Medan — Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara melaksanakan kegiatan penyerahan Remisi Khusus kepada 15.158 narapidana di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, 129 orang di antaranya langsung dinyatakan bebas setelah memperoleh Remisi Khusus Seluruhnya (RK II).
Kegiatan pemberian remisi ini dilaksanakan secara terpusat di Masjid At-Taubah Lapas Kelas I Medan pada Sabtu, 21 Maret 2026, usai pelaksanaan ibadah Sholat Idul Fitri. Acara tersebut dirangkaikan dengan penyerahan remisi secara simbolis yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Adhayani Lubis, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sumut, Indra Kesuma serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Medan Tanjung Gusta dan sekitarnya, termasuk Lapas Perempuan Kelas IIA Medan, Rutan Perempuan Kelas IIA Medan dan Rutan Kelas I Medan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang telah menunjukkan sikap disiplin, berkelakuan baik, serta aktif mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana.
Dari total 15.158 narapidana penerima remisi, sebanyak 15.029 orang memperoleh Remisi Khusus Sebagian (RK I), sedangkan 129 orang memperoleh Remisi Khusus Seluruhnya (RK II) yang langsung mengantarkan mereka kembali ke tengah masyarakat.
Besaran remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 15 hari hingga 2 bulan. Selain itu, terdapat pula 32 anak binaan yang mendapatkan pengurangan masa pidana sebagai bagian dari kebijakan pembinaan yang berkeadilan.
Jika ditinjau berdasarkan klasifikasi regulasi, pemberian Remisi Khusus Idul Fitri Tahun 2026 ini terbagi atas beberapa kategori. Sebanyak 5.938 narapidana berasal dari kategori kriminal umum, 5 orang merupakan narapidana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, serta 9.215 orang lainnya merupakan narapidana yang termasuk dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
Khusus untuk narapidana PP 99 Tahun 2012, sebagian besar berasal dari kasus narkotika sebanyak 9.124 orang, disusul kasus korupsi sebanyak 90 orang dan trafficking 1 orang. Sementara itu, pada kategori PP 28 Tahun 2006, terdiri dari 4 narapidana kasus narkotika dan 1 narapidana kasus korupsi. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa pemberian remisi tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan jenis tindak pidana yang dilakukan.
Jika ditinjau berdasarkan kategori perkara, penerima remisi didominasi oleh narapidana kasus narkotika, khususnya yang termasuk dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
Dalam sambutannya, Yudi Suseno menegaskan bahwa remisi bukan hanya sekadar pengurangan masa pidana, tetapi juga merupakan bentuk kepercayaan negara atas perubahan positif warga binaan.
“Remisi ini adalah hak sekaligus penghargaan bagi warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Momentum Idul Fitri hendaknya dimaknai sebagai awal baru untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi pribadi yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan harapannya agar para narapidana yang bebas dapat kembali bersosialisasi kembali dengan masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu.
“Kami berharap saudara-saudara yang hari ini memperoleh kebebasan dapat menjaga kepercayaan ini dengan baik, menjadi insan yang mandiri, serta memberikan kontribusi positif bagi keluarga dan lingkungan,” tambahnya.
Melalui pemberian remisi ini, diharapkan seluruh warga binaan semakin termotivasi untuk mengikuti program pembinaan secara optimal, serta mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berorientasi pada reintegrasi sosial.(AVID/rel)
