Time-indonesia.com|Jakarta – Komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir kembali ditunjukkan oleh Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye.
Pada Kamis, 7 Mei 2026, Bupati Takalar melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) di Ruang Rapat Wamen KKP, Jakarta, guna memperjuangkan pembangunan empat Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Takalar.
Empat lokasi pembangunan KNMP yang diusulkan tersebut masing-masing berada di Desa Boddia, Desa Bontokanang, Desa Sampulungan dan Desa Topejawa. Program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan sekaligus meningkatkan kualitas kawasan pesisir di Takalar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Takalar disambut hangat oleh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Suasana pertemuan berlangsung akrab dan penuh semangat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat demi kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Takalar.
Di hadapan Wamen KKP, Daeng Manye memaparkan secara langsung profil Kabupaten Takalar sebagai daerah pesisir yang memiliki potensi besar di bidang perikanan dan kelautan. Ia juga menjelaskan kondisi kampung nelayan, potensi hasil laut, hingga kebutuhan pembangunan sarana penunjang bagi masyarakat pesisir.
Tak hanya menyampaikan usulan pembangunan fisik, Daeng Manye juga menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memberikan harapan baru bagi nelayan kecil agar dapat hidup lebih sejahtera dan mandiri.
“Pemerintah hadir untuk masyarakat pesisir. Kami ingin nelayan Takalar memiliki kawasan yang lebih tertata, produktif dan mampu meningkatkan taraf hidup keluarga nelayan,” ungkap Daeng Manye dalam pertemuan tersebut.
Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri dinilai dapat menjadi wajah baru kawasan pesisir Takalar, mulai dari penataan lingkungan, penguatan ekonomi nelayan, hingga mendukung sektor wisata bahari yang berkelanjutan.
Langkah aktif Bupati Takalar tersebut mendapat apresiasi karena dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya para nelayan yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.
Kehadiran pemerintah daerah di tingkat kementerian juga menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat pesisir Takalar terus diperjuangkan agar pembangunan dan kesejahteraan nelayan dapat dirasakan secara nyata hingga ke kampung-kampung nelayan.
(Ombel)
