Sorotan Tajam Mengarah ke PLT KPPH VIII Gayo Lues setelah PT Hopson dan PT Rosin Diduga Tetap Beroperasi

TIME INDONESIA

- Redaksi

Selasa, 19 Mei 2026 - 15:06 WIB

50142 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GAYO LUES | Gema tuntutan publik terhadap lemahnya penegakan hukum lingkungan di Gayo Lues kini mengemuka di tengah pembangkangan terang-terangan dua raksasa industri getah pinus, PT Hopson Aceh Industri dan PT Rosin Chemicals Indonesia. Desakan masyarakat, tokoh lingkungan, dan para aktivis untuk mengevaluasi—bahkan mencopot—PLT PPH 8 dari jabatannya semakin deras setelah perangkat negara ini dinilai hanya menjadi “keeper administrasi”, gagal menghadirkan tindakan nyata di lapangan.

Pascadigelarnya rapat penting di Aula Kantor BPHL Wilayah I Aceh pada 11 Mei 2026, fakta-fakta telah dipaparkan dengan terang: dokumen lingkungan PT Hopson belum selesai, dokumen izin PT Rosin masih dalam proses, dan GANISPH dua perusahaan itu sudah resmi dinonaktifkan sementara. Hasil rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas LHK Aceh, Dr. Ir. A. Hanan, S.P, M.M., menegaskan bahwa seluruh operasional perusahaan harus dihentikan hingga seluruh syarat administrasi, legalitas bahan baku, dan pengelolaan lingkungan benar-benar dipenuhi. Notulen itu juga menyebutkan: bagian pengawasan, DLHK, kementerian, BPHL, hingga Polres harus aktif mengawasi dan mengawal eksekusi sanksi di lapangan, bukan sekadar formalitas seremonial.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, di luar ruang rapat, aturan tinggal prosa birokrasi. Malam, 18 Mei 2026 menjadi momen paling menyakitkan bagi kewibawaan negara. Bukannya patuh, justru aktivitas pabrik PT Hopson masih terekam berjalan di Kecamatan Rikit Gaib. Asap pabrik, sorotan lampu kerja dan lalu-lalang kendaraan menepis semua pernyataan pejabat. Kejadian serupa juga terendus di area PT Rosin, menunjukkan dua perusahaan ini tak pernah berhenti beroperasi. Aktor utama pengawasan, PLT PPH 8, justru menghilang dari gelanggang publik—tanpa pernyataan, tanpa kejelasan penindakan.

Padahal, hasil rapat terdahulu sudah bicara tegas: setiap perusahaan yang beroperasi tanpa dokumen dan izin sah, wajib dihentikan. Tidak boleh ada pemrosesan bahan baku tanpa SKSHHBK, peredaran getah ilegal harus diproses hukum, dan aktivitas tanpa IPAL serta limbah B3 harus menjadi alarm bagi dinas pengawas, bukan sekadar catatan pengulangan. Polres bahkan menegaskan dalam forum resmi siap mengambil tindakan jika ditemukan pelanggaran berulang atau menghalang-halangi paksaan pemerintah.

Namun, hasil pengawasan tak pernah muncul ke publik. Bahkan saat warga masih melaporkan getah yang diangkut malam hari, dan sorotan asap pabrik Hopson tetap tampak jelas di bawah langit Aceh. Tidak satu pun peringatan tegas (apalagi penyegelan) tampil di lapangan. Birokrasi pengawas terjebak dalam pusaran rapat, wargalah yang akhirnya hanya bisa menyaksikan hukum dipermainkan dengan cara-cara lama.

Masyarakat Gayo Lues kini menuntut lebih dari sekadar surat dan notulensi. Publik mengingatkan, jika pejabat pengawas tidak bergerak setelah komitmen hasil rapat, maka pemerintah Aceh wajib mengevaluasi kepemimpinan PLT PPH 8. “Kalau tidak berani menindak, lebih baik dicopot saja. Jangan sampai kehadirannya malah jadi tameng amannya pelanggar, bukan pelindung lingkungan dan masyarakat,” suara ini kini menggema di ruang-ruang publik dan media sosial.

Dampak dari pembiaran ini sangat nyata. Hasil panen sawah menurun, air irigasi mulai tercemar, potensi kerugian negara kian meluas karena pabrik tetap menyedot getah dari sumber yang belum diverifikasi legalitasnya. Bukan sekadar lingkungan dan petani yang dirugikan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara pun mulai rapuh. PLT PPH 8 yang dibiarkan hanya mengurus tumpukan dokumen tanpa hadir menegakkan sanksi menjadi simbol kegagalan kolektif pengawasan.

Sulit dimengerti, dalam era keterbukaan informasi dan pengawasan yang begitu rinci hasil rapat, pejabat pengawas masih saja memilih jalan sunyi. Negara seharusnya bertarung di medan nyata, bukan bersembunyi di balik notulen rapat dan jargon formalitas. Tanpa tindakan tegas, bukan hanya perusahaan yang bermain api—tapi pemerintah sendiri sedang menggadaikan martabat hukum di Gayo Lues. Jika dibiarkan, skandal ini akan menjadi warisan pahit bagi tata kelola lingkungan dan pemerintahan Aceh ke depan. (TIM)

Berita Terkait

BPK Temukan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Gayo Lues Anjlok, Apakah Laporan Keuangan RSUD Gayo Lues Menjelaskan Penyebabnya?
Rp109 Juta Uang Pajak untuk Gaji ASN Gayo Lues yang Sudah Dipecat, BPK: Layakkah Masyarakat Gayo Lues yang Menanggung Kerugian Ini?
Banjir Bandang Bawa Kayu dan Lumpur ke Pertik Pining, Warga Desak Pemerintah Pusat dan Provinsi Normalisasi Sungai Pintu Rime
Progres Pembukaan Jalan TMMD ke-130 di Kodim 0113/Gayo Lues Capai 90 Persen Persen
Satgas TMMD ke-130 Lanjut Membuat Gorong-gorong ke Empat
Pembangunan 5 unit RTLH di Kampung Gajah Program TMMD ke-130 Dikerjakan Secara Gotong-royong
Sambut Hari Jadi Humas Polri ke-75, Polres Gayo Lues Gelar Donor Darah
Program TMMD, Jalan Menuju Perkebunan Masyarakat Kampung Pepelah Dibuka

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 09:11 WIB

Haris Ombel Dari Media TimeIndonesia.com Ucapkan Selamat Milad Ke- 2 Tahun Bongkarterkini24.com”Semoga Makin Jaya Selalu”.

Senin, 16 November 2026 - 22:00 WIB

HARI PERTAMA OPERASI ZEBRA TOBA 2026 SATLANTAS POLRES KARO SOSIALISASIKAN TERTIB BERLALU LINTAS KEPADA MASYARAKAT

Senin, 16 November 2026 - 21:09 WIB

1.000 ASN Jalani Profiling Menuju Manajemen Talenta Nasional

Senin, 16 November 2026 - 19:29 WIB

MESKI BELUM TEMBUS 10 BESAR, 54 MEDALI JADI KEBANGGAAN! DAENG MANYE APRESIASI 203 ATLET TAKALAR

Senin, 16 November 2026 - 14:46 WIB

Mengenal Inovasi Hijau BUMN, PTPN IV PalmCo Edukasi Generasi Muda tentang Masa Depan Sawit Berkelanjutan

Sabtu, 14 November 2026 - 19:25 WIB

KAPOLRES KARO BESERTA SELURUH STAFF DAN BHAYANGKARI UCAPKAN SELAMAT HUT KE-81KORPS BRIMOB POLRI

Jumat, 13 November 2026 - 14:28 WIB

Rutan Tanjung Pura Semarakkan Hari Bakti IMIPAS ke-2 Dengan Pemasangan Umbul Umbul

Jumat, 13 November 2026 - 13:39 WIB

Peredaran Narkoba Faktor Utama Penyebab Tingginya Pencurian di Perusahaan Perkebunan

Berita Terbaru