LKGSAI Kritik BWS Sumatera I, Soroti Ketidakhadiran Negara dalam Lindungi Infrastruktur Strategis dan Warga Terdampak Lawe Kinga

TIME INDONESIA

- Redaksi

Selasa, 28 Oktober 2025 - 23:12 WIB

50198 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACEH TENGGARA — Kondisi kerusakan jalan nasional di Desa Kuning I, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, kembali menjadi sorotan publik seiring keluhan warga yang harus menghadapi abrasi Sungai Lawe Kinga setiap tahun. Balai Wilayah Sungai Sumatera I (BWS Sumatera I) dituding melakukan pembiaran tanpa adanya penanganan berarti, meski wilayah ini sudah lama mengalami kerusakan infrastruktur akibat aliran sungai yang tidak terkendali.

Ketua Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI), Saidul Amran, menyampaikan kritik tegas terhadap kinerja BWS Sumatera I. Ia menilai lembaga tersebut gagal menjalankan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan undang-undang, khususnya dalam konteks perlindungan infrastruktur dan keselamatan masyarakat di sekitar daerah aliran sungai.

“Sudah bertahun-tahun Sungai Lawe Kinga merusak jalan nasional dan mengancam rumah warga, tapi tidak ada tindakan konkret dari BWS Sumatera I. Ini bukan kelalaian biasa — ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” kata Saidul, Selasa (28/10/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan pantauan LKGSAI, jalan nasional yang terletak sepanjang aliran sungai tersebut saat ini dipenuhi lubang, retakan, dan sebagian ruas hampir amblas. Di musim hujan, banjir kerap menutup badan jalan, sementara saat musim kemarau, debu tebal memperparah kualitas udara dan mengotori dagangan warga di pinggir jalan.

“Kalau hujan datang, kami terendam dan sulit melintas. Saat panas, dagangan di warung tertutup debu jalan. Sudah bertahun begini tapi tidak ada solusi,” ujar salah satu pedagang yang diwawancarai di lokasi.

Saidul menambahkan, pihaknya telah mencoba menghubungi BWS Sumatera I melalui kanal resmi, termasuk melalui pesan WhatsApp. Hingga kini, ia mengaku belum menerima kejelasan maupun langkah konkret dari lembaga tersebut.

Namun demikian, berdasarkan komunikasi yang diterima redaksi, pihak BWS Sumatera I menyampaikan bahwa mereka akan terlebih dahulu melakukan koordinasi internal sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut kepada publik.

“Waalaikumsalam, untuk konfirmasi nya akan terlebih dahulu kami koordinasikan dengan pimpinan. Apabila sudah ada arahan lebih lanjut, akan segera kami informasikan kembali. Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya,” demikian balasan resmi dari pihak BWS Sumatera I melalui pesan tertulis.

Selain itu, dalam pesan lanjutan, pihak BWS Sumatera I juga membuka ruang pelaporan resmi melalui email institusi di alamat bwssumatera1@pu.go.id, bagi pihak-pihak yang ingin menyampaikan aduan atau dokumentasi pendukung secara lengkap.

Meski demikian, Saidul menilai bahwa tanggapan ini belum cukup menunjukkan keseriusan lembaga negara dalam mengatasi problem infrastruktur dan keselamatan warga. Ia berharap agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan anggaran pengelolaan sungai yang menjadi mandat BWS Sumatera I.

“Kementerian PUPR jangan hanya menunggu laporan masuk. Mereka harus proaktif melihat kondisi langsung di lapangan. Jangan sampai anggaran setiap tahun mengalir, tapi rakyat tetap jadi korban,” tegasnya.

Jika dalam waktu dekat tidak ada respons konkret, tambahnya, LKGSAI akan melanjutkan laporan ini ke instansi pengawas pusat dan membuka kemungkinan gugatan hukum administratif terhadap pihak-pihak terkait.

Sementara itu, masyarakat Desa Kuning I terus berharap agar pemerintah segera melakukan normalisasi sungai dan perbaikan total jalan nasional yang selama ini menjadi akses vital ekonomi dan pendidikan warga. Upaya penyelesaian dinilai mendesak mengingat permasalahan ini telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang jelas.

“Kami minta pemerintah jangan lagi tutup mata. Kami butuh jalan yang layak dan sungai yang aman. Bukan janji, tapi tindakan,” ujar Jusmahda, warga yang rumahnya terdampak langsung oleh abrasi sungai.

Dengan konfirmasi awal yang diberikan BWS Sumatera I, kini publik menanti langkah lanjutan dari lembaga tersebut. Respons tegas dan solutif dari pemerintah pusat maupun daerah menjadi harapan utama masyarakat untuk keluar dari masalah yang telah lama membebani kehidupan mereka. (TIM)

Berita Terkait

13 Paket Sabu Tersembunyi di Bawah Lantai Kedai, Dua Pria Diamankan Polres Aceh Tenggara
Bersama Bhayangkari, Kapolres Aceh Tenggara Ulurkan Kepedulian Kepada Masyarakat Terdampak Banjir
Pelajar Bergantungan di Angkutan, Polres Aceh Tenggara Turun Tangan Demi Keselamatan
Pelayanan Gigi Keliling Polres Aceh Tenggara Curi Perhatian Ketua Umum Bhayangkari di Aceh Tamiang
Gerak Cepat Unit Identifikasi Polres Aceh Tenggara, Tangani TKP Warga Meninggal di Perapat Sepakat
Malam Hari, Polsek Lawe Sigala-gala Gelar Razia KRYD, Cegah Gangguan Kamtibmas
Kapolres Aceh Tenggara Hadiri Pemusnahan Barang Bukti 56 Perkara di Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara
Strong Point Pagi Hari, Personel Polres Aceh Tenggara Perkuat Pengaturan Lalu Lintas di Titik Rawan

Berita Terkait

Selasa, 29 September 2026 - 10:08 WIB

Bukan Mainan atau Jajanan: Cerita Khansa, Murid SD yang Memilih Menyimpan Bahagia untuk Orang Lain

Senin, 28 September 2026 - 21:44 WIB

Kantor Hukum Pelita Konstitusi Medan Angkat Bicara Terkait Buntut Kasus Keracunan Massal Siswa Di Berastagi

Senin, 28 September 2026 - 21:29 WIB

Tak Terima Dugaan Serangan di Medsos, 63 Advokat FORSILA Adukan Oknum Pengacara FL ke Polda Sumut

Senin, 28 September 2026 - 16:07 WIB

Lapas Sibolga Panen 65 Kg Pakcoy, Wujudkan Pembinaan Kemandirian Berbasis Ketahanan Pangan

Senin, 28 September 2026 - 10:20 WIB

Menyingkap Sisi Gelap Penggunaan Gadget bagi Kesehatan dan Hubungan Manusia

Senin, 28 September 2026 - 06:39 WIB

Air Mata di Tepi Jalan Kota Medan: Ketika Karung Lusuh Nek Aminah Tak Cukup untuk Sepiring Nasi

Minggu, 27 September 2026 - 19:24 WIB

Unhas Jajaki Peluang Daerah Cikoang di Takalar sebagai Kawasan Pengembangan Maritim Terintegrasi

Minggu, 27 September 2026 - 06:08 WIB

Lapas Sibolga Gelar Razia Gabungan Bersama APH, 31 Kamar Hunian Diperiksa

Berita Terbaru