TAKALAR // Time Indonesia.com — Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Takalar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali diperkuat melalui Rapat Paripurna penandatanganan persetujuan bersama terhadap Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Agenda penting yang turut diisi dengan penyerahan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026 ini berlangsung di Gedung Lantai II DPRD Kabupaten Takalar, Jumat (25/9/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal, ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dewan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Takalar. Kehadiran lintas sektor tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mengawal proses perencanaan dan penganggaran daerah agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Sebelum menyampaikan nota keuangan, Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, bersama pimpinan dewan secara resmi menandatangani naskah persetujuan KUA-PPAS 2026 serta menyerahkan dokumen Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Dalam pemaparannya, Bupati menjabarkan proyeksi keuangan daerah dengan pendapatan diproyeksikan sebesar Rp1,039 triliun, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,076 triliun atau mengalami peningkatan sekitar 6,41 persen dari APBD pokok.
Selain itu, struktur anggaran tersebut turut mencakup proyeksi penerimaan pembiayaan sebesar Rp75,09 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp38,889 miliar. Daeng Manye berharap seluruh tahapan pembahasan lanjutan bersama legislatif dapat berjalan lancar sesuai jadwal, dengan tetap mengutamakan kepentingan serta kebutuhan riil masyarakat Takalar.
Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Takalar atas kerja sama dan dedikasi mereka dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan. Melalui kesepakatan anggaran ini, kedua belah pihak optimistis roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Takalar dapat terus bergerak optimal demi kesejahteraan masyarakat luas. ( Haris ombel

































