MEDAN –
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara, Jalu Yuswa Panjang menegaskan komitmennya untuk membersihkan dan membenahi tata kelola pemasyarakatan di wilayah Sumatera Utara.
Langkah tegas berupa rotasi hingga mutasi ke luar pulau terus digencarkan bagi oknum petugas yang terbukti melanggar aturan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam bincamg bincang dengan awak media, di Lapas I Medan, Kamis (12/11/2026), Kakanwil mengungkapkan bahwa Sumatera Utara memiliki tantangan tersendiri karena merupakan wilayah dengan jumlah warga binaan terbanyak di Pulau Sumatera bahkan di seluruh Indonesia, mencapai angka sekitar 33 ribu orang.
Tingginya kapasitas hunian tersebut menuntut pengawasan ekstra dan integritas tinggi dari seluruh jajaran.
”Kita melihat dari jumlah penghuninya saja, Sumatera Utara ini terbesar di Sumatera, bahkan di seluruh Indonesia dengan jumlah mencapai 33 ribu warga binaan. Memang sejarahnya dari dulu Sumut memiliki dinamika yang tinggi, dan sekarang ini kita berupaya keras untuk membersihkannya,” ujar Kakanwil.
Ia menekankan bahwa upaya pembersihan ini dilakukan secara bertahap namun terukur.
Menurutnya, keberhasilan menekan potensi gangguan keamanan dan ketertiban hingga tiga perempat bagian saja sudah menjadi capaian luar biasa bagi wilayah sebesar Sumatera Utara.
Sebagai langkah konkret, Kanwil Ditjenpas Sumut menerapkan kebijakan rotasi pegawai secara menyeluruh.
Evaluasi menunjukkan bahwa pergantian pimpinan di tingkat wilayah maupun kepala satuan kerja (Kalapas/Karutan) tidak akan optimal jika tidak dibarengi dengan penyegaran di level pelaksana.
”Ganti Kakanwil sudah sering, ganti Kalapas juga sudah sering, tetapi masalah tetap muncul jika sumber daya di bawahnya tidak dibenahi. Karena itu, sekarang kita lakukan perputaran pegawai. Tidak ada tempat bagi pegawai yang membandel di sini. Kemarin sudah banyak yang kita pindahkan keluar dari Sumatera Utara, termasuk ke wilayah Sulawesi, dan ke depan akan terus kita berangkatkan lagi bagi mereka yang masih melanggar,” tegasnya.
Kebijakan tegas tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Aktivitas pelanggaran maupun gangguan di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) di Sumut dilaporkan menurun drastis dibandingkan periode sebelumnya.
Terkait sejumlah kasus hukum atau peristiwa yang belakangan mencuat di masyarakat, Kakanwil meluruskan bahwa kejadian tersebut murni berada di luar area maupun kewenangan pihak pemasyarakatan.
Ia mencontohkan salah satu kasus meninggalnya seorang tahanan titipan yang peristiwanya terjadi di luar lingkungan Lapas/Rutan.
”Pengawasan kami memiliki batas wilayah dan kewenangan. Begitu keluar dari pintu gerbang, pergerakan di luar sana sudah di luar jangkauan kami untuk mengawasi 24 jam penuh. Sejauh ini, kasus-kasus yang ramai diperbincangkan tersebut terjadi di luar, dan kami pastikan tidak ada kaitannya dengan operasional di dalam Lapas maupun Rutan,” pungkasnya.(AVID)
