TAKALAR // timeIndonesia.com — Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengambil langkah strategis dalam memodernisasi birokrasi daerah.senin(16/11/2026)
Sebanyak 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mencakup jajaran staf, tenaga fungsional, hingga pejabat struktural, dijadwalkan mengikuti uji profiling pada 21–22 November 2026 mendatang.
Langkah ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan prasyarat mutlak nasional guna mengimplementasikan sistem manajemen talenta yang transparan, terukur, dan berbasis kompetensi di lingkungan Pemkab Takalar.
Kepala BKPSDM Takalar, Sayuti, menegaskan bahwa keikutsertaan dalam profiling ini bersifat wajib bagi seluruh kuota yang diberikan. Berbicara di ruang kerjanya di Gedung Kantor Bupati Takalar, Jalan Jenderal Sudirman, ia menjelaskan bahwa hasil pemetaan ini akan langsung terintegrasi secara nasional melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (Simata) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hanya dalam kurun waktu tiga hari pasca-tes, profil kompetensi, latar belakang pendidikan, hingga nilai akhir setiap pegawai akan langsung terpetakan secara objektif.
Kendati demikian, di balik optimisme modernisasi birokrasi ini, sejumlah kalangan menilai bahwa transparansi dan independensi hasil profiling harus menjadi prioritas utama agar tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan internal pegawai. Menanggapi hal tersebut, BKPSDM memastikan bahwa mekanisme penilaian dirancang secara ketat menggunakan sistem nine box (sembilan kotak) yang objektif. Sistem ini membagi ASN ke dalam kategori potensi dan kinerja, di mana hanya pegawai yang berada pada kotak 7, 8, dan 9 yang memenuhi syarat mutlak untuk diusulkan dalam promosi jabatan.
Di sisi lain, bagi ASN yang berada pada kategori kotak 1 hingga 5, sistem manajemen talenta ini tetap membuka peluang pengembangan karier melalui mekanisme rotasi sesuai kebutuhan organisasi.
Sayuti mengingatkan bahwa bupati maupun komite talenta tidak memiliki ruang intervensi di luar ketentuan tersebut; usulan promosi yang tidak memenuhi ambang batas kategori tidak akan mendapatkan izin resmi dari BKN. Aturan ketat ini dinilai sebagai pedang bermata dua yang menuntut para ASN untuk terus meningkatkan kinerja, sekaligus menguji komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan meritokrasi murni.
Dengan telah difinalisasinya data pemetaan untuk segera dikirimkan ke BKN, babak baru penataan karier birokrasi di Takalar resmi dimulai. Keberhasilan pelaksanaan profiling ini nantinya tidak hanya akan menjadi penentu masa depan karier 1.000 ASN yang bersangkutan, tetapi juga menjadi tolok ukur sejauh mana efektivitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional dapat terwujud di Bumi Panrannuangku. ( Haris ombel )

































