TAKALAR // timeindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Takalar memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayahnya. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat serta perkembangan investasi daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, saat memimpin Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Takalar Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Rabu (18/11/2026).
Mengusung tema “Penguatan Fungsi Pengawasan Orang Asing, Membangun Sinergitas dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di Kabupaten Takalar”, kegiatan ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait. Daeng Manye mengapresiasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar atas dukungan dan upaya membangun sinergi pengawasan keimigrasian di daerah.
Menurutnya, TIMPORA memiliki posisi strategis sebagai wadah pertukaran informasi, pengumpulan data, analisis, evaluasi, hingga penyusunan rekomendasi terkait keberadaan dan aktivitas orang asing.
Bupati mengingatkan bahwa karakteristik geografis Takalar yang memiliki wilayah pesisir, kawasan perikanan, budidaya rumput laut, destinasi wisata, serta jalur strategis Makassar–Takalar–Jeneponto membutuhkan perhatian khusus. Terlebih, pengembangan Kawasan Industri Takalar berpotensi meningkatkan mobilitas pelaku usaha dan tenaga kerja asing.
Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui pengawasan yang terukur dan berbasis informasi akurat, tanpa mengabaikan prinsip pelayanan publik serta kepastian hukum bagi pelaku investasi yang menjalankan kegiatan secara sah.
Dalam rapat tersebut, sejumlah kawasan menjadi perhatian pengawasan, mulai dari wilayah pesisir dan perikanan, kawasan budidaya dan ekonomi, kawasan wisata dan permukiman, hingga jalur mobilitas antardaerah. TIMPORA juga memiliki tugas mengoordinasikan pengawasan lintas sektor, menghimpun dan menganalisis informasi, menyusun peta kerawanan, serta melakukan evaluasi terhadap persoalan keimigrasian.
Bahkan, sesuai ketentuan yang berlaku, tim dapat melaksanakan operasi gabungan, baik secara khusus maupun insidental. Daeng Manye berharap seluruh unsur tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan langkah konkret dengan data yang valid dan mekanisme tindak lanjut yang jelas.
Melalui penguatan sinergi tersebut, Pemkab Takalar menargetkan pengawasan orang asing semakin optimal, profesional, dan proporsional. Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan instansi vertikal harus menjalankan peran masing-masing secara terpadu.
Pengawasan yang kuat diharapkan mampu mencegah potensi pelanggaran hukum dan melindungi masyarakat, sekaligus memastikan keberadaan investor maupun tenaga kerja asing yang memenuhi ketentuan tetap mendapatkan iklim usaha yang aman dan kondusif bagi pembangunan Kabupaten Takalar.( Haris Ombel )

































