Takalar,Timeindonesia.com – Pemerintah Kecamatan Laikang terus bergerak cepat dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui percepatan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 2026. Langkah strategis ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi PBB yang digelar di Kantor Desa Panyangkalang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar. Kegiatan ini menjadi momentum krusial bagi seluruh jajaran pemerintahan setempat untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam mencapai target fiskal daerah.
Rakor strategis tersebut dipimpin langsung oleh Camat Laikang, Marwan, S.E., M.Si., dan dihadiri oleh seluruh kepala desa serta kepala dusun dari enam desa di wilayah Kecamatan Laikang. Adapun desa yang terlibat aktif dalam kegiatan ini yakni Desa Panyangkalang selaku tuan rumah, Desa Bontoparang, Desa Pattopakang, Desa Cikoang, Desa Punaga, dan Desa Laikang. Sinergi lintas level pemerintahan ini diharapkan mampu memecahkan kebuntuan penagihan pajak di tingkat akar rumput.
Kehadiran seluruh unsur pemerintahan desa dan dusun dalam rapat tersebut menjadi bukti kuatnya komitmen bersama dalam mencapai target penerimaan PBB tahun 2026. Melalui keterlibatan aktif ini, pemerintah kecamatan optimistis dapat mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan sektor pajak ini nantinya akan dialokasikan kembali untuk mendukung keberlanjutan berbagai program pembangunan daerah yang menyentuh kepentingan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Camat Laikang Marwan menegaskan pentingnya peran aktif para kolektor pajak di tingkat desa untuk segera menyusun strategi yang efektif dan persuasif dalam melakukan pemungutan PBB kepada masyarakat. Menurutnya, metode penagihan konvensional yang kaku perlu diubah menjadi pola komunikasi yang lebih luwes. Pendekatan humanis dan edukatif dinilai menjadi kunci utama agar masyarakat memiliki kesadaran tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa merasa terbebani.
“Kita harus mendiskusikan strategi yang tepat dan persuasif, bagaimana caranya agar masyarakat bisa berbondong-bondong datang membayar pajak tanpa merasa terbebani,” ujar Marwan di hadapan para peserta rakor. Ia juga menekankan bahwa pembayaran pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah yang manfaatnya akan kembali dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan fasilitas umum.
Lebih lanjut, Marwan menjelaskan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat harus terus dibangun melalui edukasi yang berkelanjutan. Menurutnya, pemahaman warga mengenai kontribusi timbal balik antara rakyat dan negara menjadi fondasi utama keberhasilan pemungutan pajak.
“Kewajiban dan hak masyarakat harus seimbang. Ketika kita menuntut hak pelayanan dan pembangunan yang baik dari pemerintah, maka kewajiban membayar pajak sebagai warga negara yang bijak juga harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung secara interaktif dan produktif hingga akhir acara.
Para kepala desa serta kepala dusun saling bertukar gagasan, memetakan kendala di lapangan, serta berbagi pengalaman sukses guna menyusun pola penagihan pajak yang lebih efektif dan tepat sasaran. Melalui kolaborasi ini, diharapkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat di masing-masing wilayah dapat meningkat secara signifikan demi kemajuan Kecamatan Laikang.
