Temuan BPK: Kewajiban ASN Dibungkus sebagai Pekerjaan Tim, Pembayaran Honorarium Dinilai Tidak Sesuai Ketentuan

TIME INDONESIA

- Redaksi

Jumat, 20 November 2026 - 00:48 WIB

506 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GAYO LUES — Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh menemukan kelebihan pembayaran honorarium pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2025. Honorarium itu dibayarkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim, padahal pekerjaan yang dibayar itu adalah pekerjaan rutin yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi aparatur.

SKPK yang ditemukan itu adalah BPKK sebesar Rp208.787.000, Dinas Pertanahan sebesar Rp12.317.000, dan Bappeda sebesar Rp10.806.000. Angka itu bukan selisih kecil. Angka itu adalah uang rakyat yang dibayarkan untuk pekerjaan yang seharusnya dikerjakan tanpa honorarium tambahan, karena sudah menjadi kewajiban jabatan.

Hasil penelaahan BPK atas uraian tugas dalam Keputusan TPK terhadap Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada masing-masing SKPK menunjukkan bahwa ruang lingkup pekerjaan yang diuraikan dalam keputusan pembentukan tim pada dasarnya merupakan penjabaran murni dari tugas pokok dan fungsi operasional sehari-hari SKPK tersebut. Pelaksanaan tugas itu mutlak merupakan rutinitas operasional SKPK yang telah diwajibkan dalam SOTK dan tidak memiliki karakteristik hasil yang bersifat khusus, spesifik, insidentil, maupun menuntut koordinasi lintas sektoral.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan demikian, penganggaran dan pembayaran honorarium kepada aparatur pada SKPK tersebut diberikan atas pelaksanaan pekerjaan yang memang sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban jabatannya. Semestinya pelaksanaan kegiatan dimaksud dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan struktural, dan tidak termasuk kegiatan yang dapat diberikan honorarium.

Bagaimana mungkin pekerjaan yang sudah diatur dalam SOTK, yang sudah dibayar melalui gaji dan tunjangan jabatan, dibayar lagi melalui honorarium tim? Bagaimana mungkin pembentukan tim dijadikan cara untuk menambah penghasilan, sementara outputnya tidak khusus, tidak spesifik, tidak insidentil, dan tidak lintas sektoral? Apakah ini tidak dipahami, atau sengaja dibungkus dalam keputusan tim agar terlihat sah? Dan jika setiap pekerjaan rutin bisa dibungkus menjadi tim berhonor, berapa banyak lagi honorarium serupa yang lolos tanpa terdeteksi?

Persoalannya tidak berhenti pada honorarium TPK itu. BPK juga menemukan realisasi belanja jasa kantor untuk pembayaran honorarium tenaga operator komputer dan petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada BPKK dan Dinas Perkim.

Pada Dinas Perkim, Honorarium Tenaga Operator Komputer Khusus Aplikasi ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Perkim Nomor 600/02/2025 dengan nilai SP2D Rp59.270.000. Pada BPKK, Honorarium Penunjukan Petugas Admin SIRUP BPKK Tahun Anggaran 2025 ditetapkan berdasarkan SK Kepala BPKK Nomor 900/5/2025 dengan nilai SP2D Rp70.200.000. Dari realisasi SP2D itu terdapat penerima honorarium operator yang ditetapkan dalam SK tersebut berstatus sebagai ASN sebesar Rp80.172.000, dengan rincian tiga orang pada BPKK sebesar Rp68.328.000 dan tiga orang pada Dinas Perkim sebesar Rp11.844.000.

Padahal aplikasi yang dikelola adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah, SIRUP, Electronic Monitoring, Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran, Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dan Sistem Informasi Bantuan Perumahan. Aplikasi-aplikasi itu merupakan sistem informasi atau aplikasi yang diwajibkan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk memfasilitasi proses penganggaran, perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi. Artinya, mengoperasikan aplikasi itu adalah bagian dari pekerjaan rutin, bukan pekerjaan tambahan yang layak dibayar honorarium.

Keterangan Kepala, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, serta Bendahara Pengeluaran pada BPKK dan Dinas Perkim menyebutkan bahwa alokasi anggaran honorarium bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas SKPK dalam mengelola data pada aplikasi SIPD, SIRUP, EMon DAK, Krisna, OM SPAN, dan Sibaru. Dalih memperlancar tugas tidak bisa menutupi substansi: jika tugas itu sudah menjadi kewajiban jabatan, maka honorarium tidak boleh diberikan. Memperlancar bukan alasan untuk membayar dua kali pekerjaan yang sama.

Hasil permintaan keterangan dari Bendahara Pengeluaran dan Kabid pada SKPK terkait menunjukkan bahwa pembayaran honorarium dilakukan tanpa mempertimbangkan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, khususnya terkait pengaturan pemberian honorarium kepada pegawai atas pelaksanaan tugas yang telah menjadi bagian dari tupoksi.

Atas kelebihan pembayaran honorarium operator sebesar Rp80.172.000 itu telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp29.844.000, sehingga terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp50.328.000. Sisa itu bukan angka administrasi. Sisa itu adalah uang rakyat yang masih berada di tangan penerima dan belum kembali ke kas daerah. Temuan ini tercantum dalam LHP LKPD BPK Nomor 21.A/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/07/2026, yang dipublikasikan pada 26 Oktober 2026.

BPK menyebut masalah tersebut disebabkan karena tiga hal. Pertama, TAPK dalam menyusun anggaran tidak mematuhi pedoman penyusunan APBK yang berlaku. Kedua, Kepala SKPK terkait tidak memedomani ketentuan dalam mengusulkan anggaran yang dikelolanya dan tidak melakukan pengawasan atas usulan pembentukan tim yang dibayarkan. Ketiga, PPK dan PPTK SKPK terkait melakukan pembayaran honorarium tanpa didukung verifikasi yang memadai. Tiga penyebab itu sudah cukup menjelaskan mengapa pembayaran ini bisa lolos. TAPK yang seharusnya menjadi filter tidak mematuhi pedoman. Kepala SKPK yang seharusnya mengawasi justru tidak mengawasi. PPK dan PPTK yang seharusnya memverifikasi justru membayar tanpa verifikasi yang memadai.

Padahal regulasi sudah sangat tegas. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional menegaskan bahwa honorarium tidak diberikan untuk pelaksanaan tugas yang telah menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi jabatan. Pemberian honorarium hanya untuk kegiatan yang memiliki karakteristik khusus, spesifik, insidentil, dan membutuhkan koordinasi lintas sektoral. Ketika pekerjaan rutin SOTK dibayar honorarium, maka Perpres itu dilanggar secara terang-terangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 104, menegaskan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat ketentuan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta DPA-SKPK menjadi dasar pelaksanaan belanja sesuai klasifikasi yang benar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mewajibkan Pengguna Anggaran menyusun RKA-SKPK berdasarkan klasifikasi yang benar dan TAPK memverifikasi RKA-SKPK dan rancangan DPA-SKPK. Ketika TAPK tidak mematuhi pedoman penyusunan APBK, maka kewajiban itu dilanggar.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 dan Pasal 18, menegaskan setiap pengeluaran harus didasarkan pada bukti yang sah dan sesuai peruntukan. Pembayaran honorarium tanpa verifikasi yang memadai jelas tidak sesuai dengan ketentuan itu. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menegaskan ASN wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab, bukan mengemas tugas kedinasan menjadi proyek honorarium. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan ASN wajib menjunjung tinggi integritas dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi.

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues kini harus menjawab dengan bukti, bukan dalih sudah disetor sebagian. Mengapa sisa Rp50.328.000 dari honorarium operator ASN belum ditindaklanjuti? Siapa saja penerima yang belum mengembalikan? Kapan batas waktu pengembaliannya? Apakah ada sanksi bagi TAPK yang tidak mematuhi pedoman, Kepala SKPK yang tidak mengawasi, dan PPK serta PPTK yang membayar tanpa verifikasi memadai? Dan jaminan apa yang diberikan agar pada APBK berikutnya tidak ada lagi tim fiktif yang dibentuk hanya untuk membagi honorarium atas pekerjaan rutin?

Selama pertanyaan itu tidak dijawab, kelebihan pembayaran honorarium ini bukan sekadar salah bayar. Ia adalah bukti bahwa pekerjaan rutin di Gayo Lues bisa dikemas menjadi tim berhonor, bahwa verifikasi tidak berjalan, bahwa Perpres 72 Tahun 2025 diabaikan, dan bahwa uang rakyat dibayar dua kali untuk pekerjaan yang sama — sekali melalui gaji dan tunjangan, sekali lagi melalui honorarium tim.

(TIM INVESTIGASI)

Berita Terkait

BPK Temukan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Gayo Lues Anjlok, Apakah Laporan Keuangan RSUD Gayo Lues Menjelaskan Penyebabnya?
Rp109 Juta Uang Pajak untuk Gaji ASN Gayo Lues yang Sudah Dipecat, BPK: Layakkah Masyarakat Gayo Lues yang Menanggung Kerugian Ini?
Banjir Bandang Bawa Kayu dan Lumpur ke Pertik Pining, Warga Desak Pemerintah Pusat dan Provinsi Normalisasi Sungai Pintu Rime
Progres Pembukaan Jalan TMMD ke-130 di Kodim 0113/Gayo Lues Capai 90 Persen Persen
Satgas TMMD ke-130 Lanjut Membuat Gorong-gorong ke Empat
Pembangunan 5 unit RTLH di Kampung Gajah Program TMMD ke-130 Dikerjakan Secara Gotong-royong
Sambut Hari Jadi Humas Polri ke-75, Polres Gayo Lues Gelar Donor Darah
Program TMMD, Jalan Menuju Perkebunan Masyarakat Kampung Pepelah Dibuka

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:34 WIB

Lapas Sibolga dan KPU Tapanuli Tengah Koordinasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Kamis, 19 November 2026 - 20:49 WIB

Pererat Silaturahmi dan Jaga Kebugaran, Lapas Sibolga Gelar Imipas Fun Walk

Kamis, 19 November 2026 - 12:11 WIB

Daeng Manye Dorong Pelayanan Inovatif, Galesong Selatan Sosialisasikan SILUGAS Untuk Mudahkan Pelayanan kepada Masyarakat

Kamis, 19 November 2026 - 08:46 WIB

Dinas Perikanan Takalar Hadirkan SITAPPA, Pendaftaran Pelaku Usaha Perikanan Kini Lebih Mudah Berbasis Digital

Rabu, 18 November 2026 - 17:54 WIB

Takalar Pimpin Sulsel, Raih IPS Tertinggi 3,28 dalam Evaluasi Statistik Sektoral 2026

Rabu, 18 November 2026 - 17:50 WIB

Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan Kembali Terjadi, Orang Tua Siswa Polisikan Guru SD 172 Inpres Homebase.

Rabu, 18 November 2026 - 10:34 WIB

Antisipasi TPPO: Bupati Takalar Daeng Manye Perkuat Pengawasan WNA Lewat TIMPORA 2026

Rabu, 18 November 2026 - 00:12 WIB

Majelis Dzikir Al-Hikmah Nurjati Tebar Kepedulian, Santuni Anak Yatim Piatu dan Kaum Duafa

Berita Terbaru