BPK Beberkan Temuan Perjalanan Dinas Subulussalam, 28 SKPK Lebih Bayar Akomodasi Rp122,6 Juta dan Pertanggungjawaban Dipersoalkan

TIME INDONESIA

- Redaksi

Jumat, 20 November 2026 - 02:37 WIB

508 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUBULUSSALAM — Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi ketidakpatuhan dalam pengelolaan belanja perjalanan dinas pada 28 Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam. Hasil pemeriksaan mengungkap kelebihan pembayaran biaya akomodasi yang melampaui standar Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 serta belanja perjalanan dinas tanpa bukti pertanggungjawaban, dengan total mencapai Rp136,9 juta. Temuan ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dan verifikasi belanja perjalanan dinas, bahkan sejumlah pengeluaran tidak dapat dibuktikan melalui dokumen resmi hingga pemeriksaan BPK berakhir.

Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas pada 28 SKPK yang dilaksanakan pada 1 Januari 2025 sampai dengan 17 Juni 2025 menunjukkan adanya pembayaran biaya akomodasi yang melebihi pagu tertinggi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebesar Rp122.623.800. Atas hal tersebut telah dilakukan penyetoran sebesar Rp2.597.400, sehingga kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebesar Rp120.026.400.

Bagaimana mungkin akomodasi bisa dibayar melebihi pagu tertinggi yang sudah ditetapkan dengan jelas? Bagaimana mungkin 28 SKPK sekaligus melakukan kesalahan yang sama? Apakah tidak ada satu pun pejabat yang memeriksa pagu sebelum membayar? Atau apakah pagu memang sengaja dilampaui karena yakin tidak ada yang akan memeriksa? Dan jika hanya Rp2,5 juta yang disetor dari kelebihan Rp122,6 juta, ke mana sisanya Rp120 juta itu? Siapa yang masih memegangnya, dan kapan akan dikembalikan?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Persoalannya tidak berhenti pada akomodasi. Hasil pemeriksaan belanja perjalanan dinas pada DPMK diketahui bahwa terdapat selisih antara data perjalanan dinas yang disampaikan sebesar Rp158.745.118 dengan nilai LRA sebesar Rp173.045.118 yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar Rp14.300.000. Berdasarkan keterangan Bendahara Pengeluaran diketahui bahwa selisih tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan, namun sampai pemeriksaan berakhir dokumen pertanggungjawaban tidak dapat disampaikan, karena dokumen tidak ditemukan.

Dalih dokumen tidak ditemukan adalah dalih yang paling mudah dan paling berbahaya. Bagaimana mungkin uang sebesar Rp14,3 juta dibayarkan tanpa dokumen, lalu dokumennya disebut tidak ditemukan? Jika dokumen tidak ditemukan, dari mana diketahui uang itu benar-benar untuk pembayaran kegiatan? Jika kegiatan itu benar-benar ada, mengapa tidak ada satu pun bukti yang bisa ditunjukkan hingga pemeriksaan berakhir? Dan jika dokumen bisa hilang begitu saja, berapa banyak lagi dokumen perjalanan dinas lain yang juga hilang tetapi tidak terdeteksi?

BPK menyebut masalah itu disebabkan karena tiga hal. Pertama, Kepala SKPK terkait selaku Pengguna Anggaran kurang cermat mengendalikan kegiatan perjalanan dinas pada SKPK masing-masing. Kedua, PPK pada masing-masing SKPK kurang cermat dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas. Ketiga, para pelaksana perjalanan dinas tidak mempertanggungjawabkan perjalanan dinas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tiga penyebab itu sudah cukup menjelaskan mengapa temuan ini bisa terjadi di 28 SKPK sekaligus. Kepala SKPK yang seharusnya mengendalikan justru kurang cermat. PPK yang seharusnya memverifikasi justru kurang cermat. Pelaksana yang seharusnya mempertanggungjawabkan sesuai kondisi sebenarnya justru tidak mempertanggungjawabkan sesuai kondisi sebenarnya. Temuan ini tercantum dalam LHPK BPK Nomor 13.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026, yang dipublikasikan pada 17 November 2026.

Padahal regulasi sudah sangat tegas. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional menegaskan pagu tertinggi biaya akomodasi perjalanan dinas. Pagu itu bukan anjuran. Pagu itu adalah batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Ketika akomodasi dibayar melebihi pagu sebesar Rp122,6 juta, maka Perpres itu dilanggar secara terang-terangan di 28 SKPK.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 104, menegaskan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat ketentuan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta DPA-SKPK menjadi dasar pelaksanaan belanja sesuai klasifikasi yang benar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mewajibkan Pengguna Anggaran mengendalikan pelaksanaan anggaran dan PPK melakukan verifikasi atas setiap bukti pengeluaran sebelum dibayarkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 dan Pasal 18, menegaskan setiap pengeluaran harus didasarkan pada bukti yang sah dan sesuai peruntukan. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp14,3 juta yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban jelas tidak memenuhi ketentuan itu. Tidak ada bukti, tidak ada pembayaran yang sah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah, menegaskan setiap perjalanan dinas wajib dipertanggungjawabkan dengan dokumen yang sah dan sesuai kondisi sebenarnya, termasuk bukti akomodasi, tiket, dan laporan perjalanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menegaskan ASN wajib melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan jabatan. Pelaksana perjalanan dinas yang tidak mempertanggungjawabkan perjalanan sesuai kondisi sebenarnya telah melanggar kewajiban itu.

Pemerintah Kota Subulussalam kini harus menjawab dengan bukti, bukan dalih kurang cermat. Siapa saja Kepala SKPK yang kurang cermat itu? Siapa saja PPK yang kurang cermat memverifikasi itu? Siapa saja pelaksana yang tidak mempertanggungjawabkan perjalanan sesuai kondisi sebenarnya? Mengapa dari kelebihan Rp122,6 juta baru Rp2,5 juta yang disetor? Kapan sisa Rp120.026.400 itu akan disetor ke kas daerah? Di mana bukti untuk Rp14,3 juta di DPMK itu, dan jika dokumen benar-benar tidak ditemukan, siapa yang akan bertanggung jawab menggantinya? Dan jaminan apa yang diberikan agar pada APBK berikutnya tidak ada lagi akomodasi yang dibayar melebihi pagu dan perjalanan dinas yang dibayar tanpa bukti?

Selama pertanyaan itu tidak dijawab, temuan Rp136,9 juta ini bukan sekadar salah hitung akomodasi. Ia adalah bukti bahwa perjalanan dinas di 28 SKPK Subulussalam berjalan tanpa pengendalian, tanpa verifikasi yang memadai, dan tanpa pertanggungjawaban yang sesuai kondisi sebenarnya — dan uang rakyat sebesar Rp136,9 juta dibayarkan untuk akomodasi yang melampaui pagu dan perjalanan yang tidak bisa dibuktikan. (TIM)

Berita Terkait

BPK: Proyek Jembatan Subulussalam Merugikan Daerah Dua Kali, Jembatan Tak Jadi dan Denda Tak Ditagih di Subulussalam
Kios di Subulussalam Disorot, Kadis Perindagkop Sudah Layangkan Teguran
Putusan NO Tak Menghapus Jejak Dokumen dalam Sengketa Lae Saga
Kasus Pemalsuan Tanda Tangan: Jejak AJB Bermasalah dan Dugaan Penguasaan Lahan Warga Lae Saga, Penyidik Diuji
Diduga Ingkari Kesepakatan, CV Lae Saga Kembali Tuai Protes: Warga Minta APH Bongkar Legalitas HGU dan Warkah Perolehan Lahan
Syahbudin Padang Kecam Sikap Tidak Profesional, Masyarakat Minta APH Telusuri Dugaan Permasalahan Proyek APBN
Profesor Sutan Nasomal Penanggungnawab Timpas Indonesia Minta Kapolri Perintahkan Kapolda Aceh Sidik PT..Alis!!
SP2HP Terbit, Kasus Dugaan Pengeroyokan Suriati Naik Penyidikan; Keluarga Desak Polisi Usut Tuntas dan Tangkap Seluruh Pelaku

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:34 WIB

Lapas Sibolga dan KPU Tapanuli Tengah Koordinasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Kamis, 19 November 2026 - 20:49 WIB

Pererat Silaturahmi dan Jaga Kebugaran, Lapas Sibolga Gelar Imipas Fun Walk

Kamis, 19 November 2026 - 12:11 WIB

Daeng Manye Dorong Pelayanan Inovatif, Galesong Selatan Sosialisasikan SILUGAS Untuk Mudahkan Pelayanan kepada Masyarakat

Kamis, 19 November 2026 - 08:46 WIB

Dinas Perikanan Takalar Hadirkan SITAPPA, Pendaftaran Pelaku Usaha Perikanan Kini Lebih Mudah Berbasis Digital

Rabu, 18 November 2026 - 17:54 WIB

Takalar Pimpin Sulsel, Raih IPS Tertinggi 3,28 dalam Evaluasi Statistik Sektoral 2026

Rabu, 18 November 2026 - 17:50 WIB

Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan Kembali Terjadi, Orang Tua Siswa Polisikan Guru SD 172 Inpres Homebase.

Rabu, 18 November 2026 - 10:34 WIB

Antisipasi TPPO: Bupati Takalar Daeng Manye Perkuat Pengawasan WNA Lewat TIMPORA 2026

Rabu, 18 November 2026 - 00:12 WIB

Majelis Dzikir Al-Hikmah Nurjati Tebar Kepedulian, Santuni Anak Yatim Piatu dan Kaum Duafa

Berita Terbaru