Banda Aceh | Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) telah hampir delapan tahun berdiri di tingkat pusat sejak dideklarasikan pada 9 Februari 2018 di Sumatera Barat. Sementara itu, di Provinsi Aceh, kepengurusan IWOI telah berjalan hampir tiga tahun sejak terbentuk pada 20 Desember 2022.
Menjelang peringatan Hari Jadi IWO Indonesia ke-3, persiapan di Provinsi Aceh telah mencapai sekitar 90 persen. Mulai dari pembentukan panitia hingga pengumpulan data masyarakat yang akan menerima bantuan telah dilakukan. Kini, hanya tersisa sekitar 10 persen tahap akhir, yakni penggalangan dana bagi masyarakat yang benar-benar layak dibantu.
Ketua IWOI Aceh, Dimas KHS AMF, mendesak seluruh pengurus IWO Indonesia di Provinsi Aceh untuk benar-benar menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik Polri, TNI, instansi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BUMN, BUMD, maupun pihak swasta (BUMS). Tujuannya adalah menciptakan hubungan yang harmonis serta menumbuhkan kepercayaan terhadap keberadaan IWO Indonesia di Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga berharap seluruh instansi dapat membedakan antara IWO Indonesia dengan organisasi lain yang memiliki nama serupa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama yang dapat merusak nama baik organisasi pers tersebut.
Dalam keterangan persnya, Jumat (31/10/2025), Dimas KHS AMF menyampaikan bahwa IWOI Aceh telah siap sekitar 90 persen untuk memperingati Hari Jadi IWO Indonesia ke-3.
“Sisanya tinggal bagaimana kita menggalang dana di seluruh Provinsi Aceh agar dapat menunaikan nazar kita, yaitu membantu masyarakat Aceh — khususnya di Banda Aceh — yang selama ini luput dari perhatian pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun tingkat gampong/desa,” jelasnya.
Menurutnya, kegiatan ini juga bertujuan agar para kepala desa (keuchik) mengetahui masih ada warganya yang belum memperoleh bantuan dalam bentuk apa pun. Ia menyinggung pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang berkomitmen memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, namun pelaksanaannya di lapangan belum merata.
“Masih banyak masyarakat yang sebenarnya tidak layak justru mendapat bantuan, sedangkan warga yang benar-benar membutuhkan malah terlewatkan. Ini bukan kesalahan pemerintah pusat, tetapi lemahnya pendataan di tingkat gampong. Karena itu, inilah yang menjadi fokus (progress) kerja IWO Indonesia Provinsi Aceh,” tegas Dimas.
Lebih lanjut, Dimas juga menegaskan agar seluruh pengurus IWO Indonesia di Aceh menjaga nama baik organisasi dan bekerja secara profesional serta terpercaya di mata publik.
“Saya berharap seluruh pengurus IWO Indonesia di Aceh dapat menjaga nama baik organisasi di mata publik, menjadi jurnalis yang profesional, dan tidak mencoreng nama besar IWO Indonesia. Kami juga meminta seluruh instansi — baik kepolisian, TNI, kejaksaan, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun BUMS — untuk dapat membedakan antara kami dengan organisasi lain yang memiliki nama hampir sama,” ujar Dimas yang akrab disapa Bejo.
Ia menegaskan, bila ada oknum yang mengatasnamakan IWO Indonesia namun melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik, memeras, atau memaksa pihak lain, maka masyarakat diminta segera melapor.
“Apabila ada pengurus IWO Indonesia di Aceh yang melakukan pelanggaran, laporkan kepada pihak berwajib atau langsung kepada saya. Saya pastikan akan menindak sesuai kode etik dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Dimas tegas. (*)
