BPK Bongkar Laporan Keuangan Nagan Raya yang Terkontaminasi Rp13,6 Miliar Belanja Hibah Salah Akun, TAPK dan Kepala SKPK Dinilai Tidak Memedomani Ketentuan

TIME INDONESIA

- Redaksi

Minggu, 22 November 2026 - 01:13 WIB

5026 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NAGAN RAYA — Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh atas pengelolaan keuangan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025 membuka persoalan serius tentang disiplin penganggaran. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Nomor 5.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/05/2026, BPK menyatakan terdapat kesalahan penganggaran pada klasifikasi belanja hibah di lima Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sebesar Rp13.633.474.995.

Belanja yang sejatinya merupakan belanja hibah itu dicatat dan direalisasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa. Akibatnya, laporan keuangan daerah tidak lagi menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Saldo Belanja Barang dan Jasa dalam Laporan Realisasi Anggaran tersaji lebih besar Rp13.633.474.995, sementara saldo Belanja Hibah tersaji lebih kecil dengan nilai yang sama.

Lima SKPK yang tercatat dalam temuan tersebut adalah Dinas Syariat Islam dengan nilai Rp8.206.902.784, Dinas Pertanian dan Peternakan Rp3.355.641.000, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp2.054.678.041, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Rp9.298.684, serta Dinas Pendidikan Rp6.954.486. Seluruhnya bersumber dari penelusuran dokumen Surat Perintah Pencairan Dana.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Temuan ini bukan sekadar persoalan administrasi. Belanja hibah memiliki karakter hukum yang berbeda dengan belanja barang dan jasa. Belanja hibah adalah pemberian uang, barang, atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan bersifat tidak wajib serta tidak mengikat. Karena itu, penganggaran dan penatausahaannya diatur secara ketat agar tidak bercampur dengan belanja operasional pemerintah daerah.

Dalam dokumen pemeriksaan yang terbit pada 27 Juni 2026 itu, BPK mengungkapkan bahwa pada 2025, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp347.811.824.520,67 dengan realisasi Rp320.784.489.582 atau 92,23 persen dari anggaran. Di dalam realisasi tersebut, terdapat Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp60.285.474.695. Akun tersebut digunakan untuk mencatat Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi, serta Belanja Aset Tetap Lainnya yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK, register SP2D, dan wawancara dengan pihak terkait menunjukkan adanya klasifikasi penganggaran belanja yang tidak tepat. Salah satu yang paling menonjol adalah kesalahan penganggaran yang merupakan klasifikasi belanja hibah senilai Rp13,6 miliar tersebut.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah penjelasan yang diberikan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten. Kepada pemeriksa, TAPK menyatakan bahwa kesalahan penganggaran terjadi karena akun Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi digunakan untuk memfasilitasi pokok-pokok pikiran anggota DPRK dan memfasilitasi keharmonisan antar pimpinan instansi yang ada di Kabupaten Nagan Raya.

Selain itu, TAPK juga menyatakan bahwa realisasi belanja pada akun tersebut digunakan untuk mempermudah proses realisasi Belanja Hibah yang berdasarkan ketentuan diatur pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya.

Penjelasan itu justru menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Sejak kapan pokok-pokok pikiran dan alasan keharmonisan antar pimpinan instansi dapat menjadi dasar untuk menyimpangi klasifikasi belanja yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan? Jika alasannya adalah untuk mempermudah realisasi, bukankah kemudahan itu justru diperoleh dengan mengorbankan ketepatan penyajian laporan keuangan dan prinsip akuntabilitas?

Ketentuan mengenai klasifikasi belanja daerah tidak memberi ruang untuk tafsir semacam itu. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa belanja daerah harus dianggarkan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi, urusan pemerintahan, serta jenis belanja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengatur secara rinci bahwa setiap jenis belanja harus dianggarkan pada akun yang sesuai dengan peruntukannya, bukan pada akun yang dianggap lebih mudah direalisasikan.

Dalam konteks ini, belanja hibah harus dianggarkan sebagai Belanja Hibah, lengkap dengan daftar penerima yang jelas dan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Tidak ada ketentuan yang membenarkan belanja hibah dititipkan pada Belanja Barang dan Jasa atau pada akun aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dengan dalih memfasilitasi aspirasi dewan.

BPK dalam laporannya menyebut dua penyebab utama permasalahan ini. Pertama, TAPK dalam menyusun dan memverifikasi anggaran belanja yang diusulkan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Kedua, kepala SKPK terkait tidak memedomani ketentuan dalam mengusulkan anggaran belanja.

Penilaian itu patut menjadi perhatian serius. TAPK adalah garda terakhir dalam proses verifikasi anggaran sebelum dibahas dan ditetapkan. Jika pada tahap verifikasi saja ketentuan sudah diabaikan, lalu pada bagian mana publik dapat berharap ada pengendalian yang bekerja? Demikian pula kepala SKPK, sebagai pengguna anggaran, memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan usulan anggaran yang diajukan sesuai dengan ketentuan. Ketika tanggung jawab itu tidak dijalankan, kesalahan yang bersifat sistemik menjadi tidak terhindarkan.

Persoalannya tidak berhenti pada angka Rp13,6 miliar. Ketika klasifikasi belanja dapat diubah atas dasar kepentingan non-teknis, maka fungsi anggaran sebagai alat pengendalian, alat perencanaan, dan alat pertanggungjawaban publik menjadi lemah. Laporan Realisasi Anggaran yang seharusnya menjadi cermin pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRK dan masyarakat, justru kehilangan keandalannya.

Publik berhak bertanya, siapa penerima akhir dari belanja hibah senilai Rp13,6 miliar tersebut? Apakah seluruh penerima telah memenuhi syarat sebagai penerima hibah sesuai Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024? Apakah penetapan penerima dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, atau justru ditentukan melalui jalur pokok-pokok pikiran yang kemudian difasilitasi melalui akun yang salah?

Pertanyaan itu penting karena belanja hibah rawan disalahgunakan sebagai instrumen politik anggaran. Tanpa klasifikasi yang tepat, jejak penelusurannya menjadi kabur. Tanpa daftar penerima yang terbuka, publik sulit memastikan apakah hibah tersebut benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat atau hanya berhenti sebagai fasilitas bagi relasi antar lembaga.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu menjelaskan secara terbuka, bukan sekadar mengakui adanya kesalahan klasifikasi. Apa langkah koreksi yang akan dilakukan agar Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 disajikan kembali secara benar? Bagaimana mekanisme pengawasan internal akan diperbaiki agar TAPK tidak lagi meloloskan anggaran yang menyimpang dari ketentuan? Dan sanksi administratif apa yang akan diberikan kepada pihak yang terbukti tidak memedomani ketentuan dalam penyusunan anggaran?

BPK telah menjalankan tugasnya dengan mengungkap temuan ini. Kini giliran pemerintah daerah dan DPRK Nagan Raya membuktikan bahwa temuan tersebut tidak hanya berhenti sebagai catatan dalam laporan pemeriksaan. Jika kesalahan penganggaran sebesar Rp13,6 miliar dapat terjadi dengan alasan memfasilitasi pokok-pokok pikiran, maka tanpa koreksi yang tegas, bukan tidak mungkin pola yang sama akan terulang pada tahun anggaran berikutnya dengan nilai yang lebih besar.

(TIM INVESTIGASI)

Berita Terkait

BPK Temukan Belanja Bansos Nagan Raya Rp3,4 Miliar Dikorbankan Demi Kemudahan Administrasi, Hak Warga Rentan Pun Dipertaruhkan
Cut Man Tegaskan Badan Kehormatan DPRK Nagan Raya Harus Dihormati, Semua Pihak Diminta Jangan Intervensi Proses Pemeriksaan moral
Penindakan di Beutong Hanya Seremonial Jika Ratusan Alat Berat Lain di Nagan Raya Masih Bebas Beroperasi

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 22:50 WIB

ProDem Tegaskan Sufmi Dasco Ahmad Figur Wapres Paling Tepat Dampingi Prabowo

Minggu, 8 November 2026 - 15:01 WIB

Agus Flores Imbau Wartawan Fast Respon se-Indonesia Kawal Penegakan Hukum Dan Pantau Kejahatan Ilegal

Selasa, 6 Oktober 2026 - 14:34 WIB

Napi Sering Kabur, Tapi Kanwilnya Tidak Pernah di Copot, Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz Usulkan Copot Kepala Kanwil Pemasyarakatan Riau dan Kalapas Pasir Pangaraian

Kamis, 1 Oktober 2026 - 23:00 WIB

Soroti Deretan Masalah, KAMAKSI Desak OJK dan KPK Periksa Direksi BCA

Senin, 28 September 2026 - 06:37 WIB

Menghidupkan Kembali Denyut Seni Tradisional Pulau: Perjuangan Priscilia Merajut Warisan Budaya Nusantara 

Kamis, 24 September 2026 - 21:35 WIB

Temuan Ombudsman Dipertanyakan, DPP LPPI Jangan Mangada-ngada

Selasa, 15 September 2026 - 12:57 WIB

“Wahdah Maslahat untuk Takalar Cepat”, Ketua Wahdah Islamiyah Takalar Siap Ungkap Peran dan Gagasan

Sabtu, 12 September 2026 - 15:28 WIB

Rapimnas PII 2026: Dorong Kolaborasi Lintas Kementerian hingga Sektor Desa

Berita Terbaru