Senior Wartawan PWI Kecewa Kebijakan Humas Kementerian Desa Tolak Tugas Liputan Jurnalis dan Surat Kerjasama Publikasi

TIME INDONESIA

- Redaksi

Selasa, 26 Mei 2026 - 21:31 WIB

50140 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA || Era digital membawa kemudahan dalam penyebaran informasi, namun juga memunculkan persoalan serius dalam dunia pers.

Disaat efisiensi dan tuntutan transparansi uang rakyat publik justru dikejutkan dengan fakta dari laman resmi Sirup LKPP bahwa dilingkungan Biro Humas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI menganggarkan dana publikasi media lebih dari Ratusan Juta dari APBN 2026.

‎Secara konsep, anggaran itu untuk kerja sama dengan media Tv, cetak, elektronik, digital, hingga media sosial guna memperkuat komunikasi publik. Praktiknya, publik sulit mengakses informasi dasar media mana saja yang digandeng, berapa nilai kontrak, dan apa indikator kinerjanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Anehnya, seperti yang dialami wartawan sekaligus Anggota PWI Jaya yang diberikan tugas oleh kantor redaksi di wilayah DKI Jakarta atau lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia saat melaksanakan tugas jurnalistik diduga pihak Biro Humas secara halus menolak surat tugas Liputan Wartawan anggota PWI Jaya dan Surat Kerjasama Publikasi Media.

Menanggapi hal tersebut Senior Wartawan PWI Jaya Dahlan Siregar menyampaikan bahwa pers yang kuat, harus berdiri di atas profesionalisme.

Menurut ia, bahwa kebijakan semacam ini bukan hanya keliru secara normatif, tetapi juga mengancam kemerdekaan Pers serta prinsip keterbukaan informasi publik di daerah.

Ia menyebut, kebebasan pers harus dijaga melalui kepatuhan terhadap UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

“Pers itu dilindungi undang-undang. Tetapi perusahaan pers yang resmi juga harus jelas legalitasnya dan sesuai aturan Dewan Pers,” ujarnya.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bahwa organisasi konstituen Dewan Pers memiliki peran strategis untuk menjaga ekosistem pers yang profesional.

Dalam ranah media siber, PWI hadir sebagai konstituen Dewan Pers yang menaungi perusahaan media digital, agar lebih tertib, terdata dan terverifikasi.

Dia juga menyoroti sikap lembaga publik, termasuk Kementerian, pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, hingga pengadilan, agar lebih selektif dalam menjalin kerjasama publikasi.

Menurutnya, kerjasama publikasi pemerintah yang bersumber dari anggaran negara, tidak boleh diberikan sembarangan kepada media yang tidak memiliki legalitas.

Sebab, hal itu bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengabaikan perusahaan pers yang sah dan profesional.

“Pendataan perusahaan pers harus menyeluruh agar kerjasama publikasi pemerintah tepat sasaran.” ujarnya.

Anggaran publikasi harus diberikan kepada perusahaan pers yang legal, bukan justru mengakomodir media ilegal,” tegas.

Dikonfirmasi Wartawan sekaligus anggota PWI Jaya kepada Kepala Bagian Biro Humas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Bagian Layanan Pengaduan Informasi bahwa pihak Humas menyampaikan hanya”Diketahui” atau dikatakan menolak secara halus dengan alesan tidak adanya anggaran (Efisiensi), Selasa (26/05/26)

Disaat pertanyaan konfirmasi soal Anggaran yang tertera di laman Sirup LKPP diperuntukkan media apa saja dan melalui mekanisme seperti apa, namun tidak merespon hingga berita ini dimuat. (*)

Berita Terkait

Ketum DPP GARNIZUN H. Ardiansyah Saragih Dukung Kapolri Bongkar Tuntas Jaringan Narkotika di Balik 1,1 Ton Sabu di Aceh
Aksi Unjuk Rasa Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil dalam Momentum Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Tugu Tani, Berjalan Damai
PPD: Pentingnya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Berbagai wilayah Indonesia
Kembali Menyapa Masyarakat, Ini Pesan Bijak Letkol Wira tentang Kebahagiaan Sejati
Bupati Takalar Perjuangkan Program Tiga Kali Panen, Jemput Langsung Dukungan Irigasi Pompa ke Kementan
Bupati Takalar Terima Penghargaan InTechSEA 2026 Kategori Gold
Sekjen PP GP AL Washliyah: Pernyataan AHY Adalah Edukasi Demokrasi, Jangan Diartikan Sebagai Ambisi Politik 2029
Pengamat Tolak Penggiringan Opini Terhadap Budi Arie, Jangan Potong Percakapan dan Framing Sepihak

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 09:11 WIB

Haris Ombel Dari Media TimeIndonesia.com Ucapkan Selamat Milad Ke- 2 Tahun Bongkarterkini24.com”Semoga Makin Jaya Selalu”.

Senin, 16 November 2026 - 22:00 WIB

HARI PERTAMA OPERASI ZEBRA TOBA 2026 SATLANTAS POLRES KARO SOSIALISASIKAN TERTIB BERLALU LINTAS KEPADA MASYARAKAT

Senin, 16 November 2026 - 21:09 WIB

1.000 ASN Jalani Profiling Menuju Manajemen Talenta Nasional

Senin, 16 November 2026 - 19:29 WIB

MESKI BELUM TEMBUS 10 BESAR, 54 MEDALI JADI KEBANGGAAN! DAENG MANYE APRESIASI 203 ATLET TAKALAR

Senin, 16 November 2026 - 14:46 WIB

Mengenal Inovasi Hijau BUMN, PTPN IV PalmCo Edukasi Generasi Muda tentang Masa Depan Sawit Berkelanjutan

Sabtu, 14 November 2026 - 19:25 WIB

KAPOLRES KARO BESERTA SELURUH STAFF DAN BHAYANGKARI UCAPKAN SELAMAT HUT KE-81KORPS BRIMOB POLRI

Jumat, 13 November 2026 - 14:28 WIB

Rutan Tanjung Pura Semarakkan Hari Bakti IMIPAS ke-2 Dengan Pemasangan Umbul Umbul

Jumat, 13 November 2026 - 13:39 WIB

Peredaran Narkoba Faktor Utama Penyebab Tingginya Pencurian di Perusahaan Perkebunan

Berita Terbaru