MEDAN, 14 Agustus 2026 —
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa “Mimbar Rakyat #REBUTKEMERDEKAANSEJATI” di Medan, Sumatera Utara, sejak pukul 15.00 WIB. Massa aksi menyuarakan kritik terkait tingginya angka kejahatan narkoba di Sumatera Utara, indikasi nepotisme birokrasi, hingga efektivitas program strategis pemerintah pusat.
Aksi gabungan elemen mahasiswa daerah ini menilai slogan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia belum mencerminkan kedaulatan ekonomi dan penegakan hukum yang adil di tingkat akar rumput.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kemerdekaan sejati bukan sekadar seremoni pengibaran bendera, melainkan jaminan atas kedaulatan ekonomi, penegakan hukum tanpa tebang pilih, serta jaminan kebebasan sipil tanpa bayang-bayang militerisme,” ujar perwakilan pimpinan Aliansi Cipayung Plus Sumut saat membacakan orasi di lokasi aksi.
Salah satu poin krusial yang disuarakan massa aksi adalah desakan pencopotan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut). Aliansi menilai Polda Sumut gagal memutus mata rantai dan jaringan kartel narkoba hingga ke akarnya.
Mengutip data survei BNN RI bersama BRIN dan BPS, angka prevalensi pengguna narkoba di Sumatera Utara saat ini mencapai 1,5 juta jiwa dari total sekitar 15 juta penduduk (~10%), yang menempatkan provinsi ini di peringkat pertama secara nasional.
“Penegakan hukum selama ini terbukti mandul karena hanya menyasar kurir dan pedagang tingkat bawah, sementara gembong utama serta kartel besar masih bebas beroperasi,” Ucap perwakilan aliansi
Atas kondisi tersebut, massa menuntut pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Independen guna mengusut tuntas kartel narkoba di Sumatera Utara.
Selain persoalan daerah, massa aksi juga menyoroti kebijakan pemerintah di tingkat nasional. Aliansi memberikan catatan kritis atas gelombang reshuffle Kabinet Merah Putih agar tidak terjebak pada kompromi politik dan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Di sektor ekonomi, skema pembiayaan masif untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai memicu risiko konsentrasi kredit yang dapat membahayakan stabilitas sektor jasa keuangan.
“Pengalihan likuiditas pembiayaan secara terpusat berisiko mematikan sektor usaha mikro, pedagang kelontong pasar tradisional, dan pelaku usaha lokal,” tegas perwakilan aliansi.
Massa juga menyerukan penolakan terhadap wacana pelibatan prajurit TNI aktif dalam ranah keamanan sipil harian maupun pengamanan aksi demonstrasi.
Sesuai dengan Pasal 30 UUD 1945 serta TAP MPR No. VI/MPR/2000 dan VII/MPR/2000, aliansi menegaskan peran TNI berfokus penuh pada fungsi pertahanan negara dari ancaman luar, sedangkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) berada di bawah wewenang Kepolisian RI.
Poin Utama Tuntutan Aliansi Cipayung Plus Sumut:
1. Audit transparan terhadap seluruh anggaran program MBG dan evaluasi total skema Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
2. Pembersihan birokrasi dari praktik nepotisme politik dan KKN.
3. Penghentian perluasan perwira TNI aktif pada jabatan sipil.
4. Pembentukan TPF Independen untuk mengusut kartel narkoba serta pencopotan Kapolda Sumut atas kegagalan pemberantasan narkoba secara tuntas.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh pimpinan pimpinan organisasi Aliansi Cipayung Plus Sumut, di antaranya Korwil GMKI Sumut Chrisye Sitorus, Komda PMKRI Sumut Sintong Sinaga, Ketum DPD IMM Sumut Rahmat Taufik Pardede, Ketua DPD GMNI Sumut Armando Kurniansyah Sitompul, Ketua PW KAMMI Sumut Irham Saddani Rambe, serta Ketua PW HIMMAH Sumut Imransyah Pasai.
Aksi ini kemudian dibubarkan menjelang malam hari setelah massa membacakan seluruh tuntutan dan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu tersebut.
