Kurangnya Keterbukaan BPBD Gayo Lues Soal BBM Dikecam LIRA, Audit BPK Dinilai Mendesak

TIME INDONESIA

- Redaksi

Jumat, 23 Januari 2026 - 20:21 WIB

50251 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh – Dugaan ketidaktransparanan dalam penggunaan anggaran penanganan darurat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gayo Lues memicu desakan dari kalangan masyarakat sipil. Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Gayo Lues secara tegas meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk turun tangan dan melakukan audit secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) jenis Dexlite oleh BPBD selama Tahun Anggaran 2025.

Desakan ini muncul sebagai bentuk keprihatinan atas minimnya informasi yang disampaikan secara terbuka kepada publik, khususnya menyangkut jumlah BBM yang dibeli, nilai anggaran yang digunakan, hingga rincian penyaluran dan pemanfaatannya di lapangan. Padahal, dalam konteks penanganan bencana, setiap kegiatan menggunakan anggaran negara yang wajib dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan profesional, bukan hanya berdasarkan laporan administratif semata.

Menurut aktivis LIRA Gayo Lues, M. Purba, SH, BBM merupakan komoditas habis pakai yang sangat rentan terhadap penyimpangan apabila tidak dikelola dengan pengawasan ketat. Ketika anggaran pengadaan BBM untuk keperluan darurat dikelola tanpa transparansi, maka kecurigaan publik terhadap potensi penyalahgunaan bukanlah sesuatu yang berlebihan. Apalagi, dana tersebut seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana, bukan untuk memperkaya segelintir oknum.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

LIRA menegaskan bahwa audit terhadap penggunaan BBM tidak cukup hanya dilihat dari sisi administratif, mengingat potensi penyimpangan terbesar kerap terjadi justru pada tahap teknis pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah audit investigatif yang mampu menggambarkan kondisi riil, termasuk kemungkinan adanya mark-up harga, pembelian fiktif, atau distribusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lokasi rawan bencana. Setiap anggaran yang berasal dari uang negara, terlebih pada situasi darurat, menurut LIRA, harus diikuti dengan kontrol ketat, karena menyangkut nyawa dan keselamatan warga.

Kritik tajam ini juga dipicu oleh belum adanya respons resmi dari pihak BPBD Gayo Lues. Saat dimintai klarifikasi melalui jalur komunikasi yang tersedia, termasuk pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp, Kepala Pelaksana BPBD Gayo Lues, Muhaimin, tidak memberikan jawaban hingga berita ini diturunkan. Sikap ini menimbulkan dugaan baru terkait komunikasi yang tertutup dan kurangnya kesediaan lembaga publik dalam menjalankan kewajiban transparansi terhadap masyarakat.

Ketiadaan kepastian dan akuntabilitas dari pihak BPBD justru memperkuat urgensi agar lembaga negara yang memiliki kewenangan lebih tinggi, seperti BPK RI, segera melakukan pemeriksaan. Bukan hanya sekadar memenuhi permintaan masyarakat, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran publik. Jika ditemukan adanya pelanggaran, LIRA mendesak agar pihak-pihak terkait diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kompromi.

Permintaan audit ini juga merefleksikan keinginan masyarakat agar praktik pengelolaan dana darurat tidak hanya mengandalkan kepercayaan semata, tetapi harus dilandasi dengan mekanisme pelaporan yang kuat, keterbukaan akses data, serta pelibatan pengawasan publik. Ketika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka ruang kecurangan tetap terbuka, dan risiko bocornya anggaran penanganan bencana menjadi semakin besar.

Masyarakat kini menunggu langkah konkret. LIRA menekankan, jika persoalan ini dibiarkan berlarut tanpa tindakan tegas dari lembaga pengawasan, bukan hanya uang negara yang dirugikan, tetapi juga kredibilitas seluruh sistem pengelolaan bencana yang selama ini menjadi andalan dalam menghadapi berbagai situasi darurat di daerah-daerah rawan seperti Gayo Lues. Kepercayaan publik terhadap BPBD sebagai garda terdepan penanggulangan bencana bisa benar-benar terkikis bila tidak ada klarifikasi dan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola anggarannya. (TIM)

Berita Terkait

Bukan Sekadar Jabatan, Bu Lena Menjaga Amanah dengan Ketulusan dan Kesetiaan
Wakili Kakanwil Kemenkum Aceh, Kepala Divisi P3H Hadiri Pembukaan Mubes Al Muslim
Agustus 2026 Azanuddin Kurnia Terima Dua Penghargaan Bergengsi
Ketua Muhammadyah Aceh A. Malik Musa Sambut Menteri Pendidikan RI di Aceh, 2.000 Sepatu untuk Anak Korban Banjir Disalurkan
Tak Tinggal Diam! ASDP Pastikan Penanganan Maksimal Korban Ledakan KMP Aceh Hebat 2
Mengenal Diana Putri Amelia: Anggota DPRA Termuda yang Tempa Karakter Wakil Rakyat Lewat Olahraga Menembak
Polda Aceh Ajak Masyarakat Meriahkan Bank Aceh Bhayangkara Run 2026
Bunda Illiza, Tunjukkan Mental Harimaumu untuk Penegakan Syariat Islam di Banda Aceh

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:42 WIB

Prof DR Sutan Nasomal : Dunia Menghadapi Iklim Udara Panas Dari Tahun 2022 Sampai Tahun 2040 Yang Dapat Mematikan Ratusan Juta Manusia

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 07:37 WIB

Ketum DPP GARNIZUN H. Ardiansyah Saragih Dukung Kapolri Bongkar Tuntas Jaringan Narkotika di Balik 1,1 Ton Sabu di Aceh

Rabu, 21 Oktober 2026 - 12:50 WIB

Aksi Unjuk Rasa Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil dalam Momentum Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Tugu Tani, Berjalan Damai

Selasa, 20 Oktober 2026 - 23:04 WIB

PPD: Pentingnya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Berbagai wilayah Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 - 21:35 WIB

Kembali Menyapa Masyarakat, Ini Pesan Bijak Letkol Wira tentang Kebahagiaan Sejati

Selasa, 29 September 2026 - 19:06 WIB

Bupati Takalar Perjuangkan Program Tiga Kali Panen, Jemput Langsung Dukungan Irigasi Pompa ke Kementan

Selasa, 15 September 2026 - 13:07 WIB

Bupati Takalar Terima Penghargaan InTechSEA 2026 Kategori Gold

Selasa, 8 September 2026 - 14:55 WIB

Sekjen PP GP AL Washliyah: Pernyataan AHY Adalah Edukasi Demokrasi, Jangan Diartikan Sebagai Ambisi Politik 2029

Berita Terbaru