SERDANG BEDAGAI, 4 Juni 2026 –
Ratusan pekerja PT Sidojadi Kebun Sei Parit menggelar aksi mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian dari pihak perusahaan.
Aksi yang dipusatkan di depan kantor Kebun Sei Parit tersebut dipimpin langsung oleh Federasi Serikat Pekerja Perkebunan dan Pertanian Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP.PP-SPSI) Kabupaten Serdang Bedagai dan diperkirakan berlangsung selama tiga hari berturut-turut hingga Sabtu mendatang sebagai gelombang pertama perjuangan para pekerja.
Dalam aksi tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan yang mereka sebut sebagai hak normatif pekerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di antaranya pembayaran bonus sebesar dua bulan gaji, pengembalian pekerja Buruh Harian Lepas (BHL) yang sebelumnya dikeluarkan dari pekerjaan, serta penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan yang selama ini menjadi keluhan pekerja di lingkungan perusahaan.
Saat menyampaikan orasi, massa juga menyoroti minimnya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang dinilai belum diberikan secara memadai kepada pekerja.
Selain itu, mereka mempertanyakan status sejumlah pekerja BHL yang telah mengabdi selama bertahun-tahun namun belum mendapatkan kepastian status kerja.
Salah satu yang disoroti adalah seorang pekerja bernama Rumijah yang disebut telah berusia sekitar 70 tahun dan masih bekerja sebagai BHL tanpa kepastian pengangkatan dalam Surat Keputusan Upah (SKU) maupun status kerja yang lebih jelas.
Para pekerja juga mendesak agar seluruh tenaga kerja berstatus BHL maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) segera didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Aksi mogok kerja tersebut dipimpin Ketua FSP.PP-SPSI Kabupaten Serdang Bedagai, Gober Hermanto, bersama pengurus PC FSP.PP-SPSI, jajaran PD FSP.PP-SPSI Provinsi Sumatera Utara, serta pengurus PUK FSP.PP-SPSI se-Kabupaten Serdang Bedagai.
Solidaritas terhadap aksi buruh juga datang dari Organisasi Kepemudaan Pemuda Pancasila Kecamatan Sei Rampah yang turut hadir memberikan dukungan kepada para pekerja.
Dalam pernyataannya, pihak serikat pekerja menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan merupakan hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi perusahaan.
Mereka mengaku berbagai persoalan tersebut telah berulang kali disampaikan kepada manajemen, namun hingga kini belum memperoleh penyelesaian yang memuaskan.
“Aksi mogok kerja ini merupakan langkah konstitusional yang dilakukan pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya setelah berbagai upaya penyelesaian sebelumnya belum membuahkan hasil,” tegas perwakilan serikat pekerja dalam orasinya.
Aksi berlangsung di bawah pengamanan personel Polsek Sei Rampah dan Polres Serdang Bedagai guna memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Sementara itu,
Manajer Kebun PT Sidojadi, Edi Sutoyo, menyatakan bahwa berbagai persoalan yang menjadi tuntutan pekerja sebelumnya telah dibahas bersama pihak manajemen.
Menurutnya, perusahaan telah melakukan berbagai upaya untuk mengakomodasi aspirasi pekerja agar situasi seperti saat ini tidak terjadi.
Di sisi lain, perwakilan Pemuda Pancasila Kecamatan Sei Rampah menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para pekerja.
Mereka menilai setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil sesuai prinsip-prinsip ketenagakerjaan.
Secara hukum, tuntutan yang disampaikan para pekerja merujuk pada sejumlah regulasi ketenagakerjaan, di antaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terkait penyediaan APD, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 mengenai sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial.
Hingga berita ini diterbitkan, aksi mogok kerja masih berlangsung. Para pekerja menegaskan akan terus memperjuangkan tuntutan mereka hingga tercapai kesepakatan yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.(mar)
